Strategi Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi Daerah di Sulawesi Utara Menjelang Idul Fitri



Manado, AktualNusantara – Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, menghadiri pertemuan tingkat tinggi (High Level Meeting) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara. Acara tersebut diselenggarakan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara pada Selasa (21/1/25).

Dalam kesempatan tersebut, Dr. Watania menjelaskan bahwa pertemuan ini berfokus pada strategi pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri serta upaya percepatan digitalisasi di wilayah Sulawesi Utara. “Kegiatan ini sangat penting untuk memastikan stabilitas harga menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, terutama pada komoditas pangan. Selain itu, kami juga membahas percepatan implementasi digitalisasi daerah untuk mendukung pembangunan ekonomi di tahun 2025,” ungkapnya.

Kinerja perekonomian Sulawesi Utara sepanjang 2024 mendapat apresiasi dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Andry Prasmuko, yang menyebutkan bahwa provinsi ini berhasil menempati posisi kedua terendah dalam tingkat inflasi nasional. Lebih lanjut, Sulawesi Utara juga menerima empat penghargaan dalam Championship TP2DD 2024.

Meski demikian, tantangan inflasi diperkirakan akan meningkat menjelang Ramadhan dan Idul Fitri akibat lonjakan permintaan terhadap komoditas pangan. Andry juga menggarisbawahi bahwa daerah kepulauan menghadapi tantangan distribusi yang menyebabkan kenaikan harga. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama lintas daerah untuk mengoptimalkan jalur distribusi dan menjaga kestabilan harga.

Asisten II Gubernur Sulawesi Utara, Tahlis Gallang, dalam sambutannya menekankan perlunya langkah strategis yang terintegrasi untuk mengendalikan inflasi. “Ada lima langkah utama yang harus dilakukan, yaitu identifikasi peningkatan konsumsi, sidak pasar berkala, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, kerja sama antar daerah, serta analisis perilaku konsumsi masyarakat. Semua langkah ini harus dilakukan secara terpadu,” tegasnya.

Selain itu, percepatan digitalisasi juga menjadi agenda prioritas. Pemerintah daerah didorong untuk memperluas kanal pembayaran digital, mendorong penggunaan QRIS, serta mempercepat implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Acara ini dihadiri oleh para Bupati dan Wali Kota, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, pejabat tinggi pratama, auditor utama, pimpinan instansi vertikal, serta anggota TPID, TP2DD, dan Satgas Pangan se-Sulawesi Utara.