Kadis DLH Sulut Dra. Feybe B. Rondonuwu Ingatkan Dampak Deforestasi dan Tambang Ilegal: Rusak Ekosistem dan Ketahanan Wilayah



Manado, Aktualnusantara.– Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis DLH) Provinsi Sulawesi Utara, Dra. Feybe B. Rondonuwu, M.Si., sampaikan peringatan mendalam tentang dampak deforestasi dan penambangan ilegal dalam kegiatan Binkomsos Kodam XIII/Merdeka pada Senin (17/11/2025). Forum yang perkuat ketahanan wilayah cegah radikalisme dan separatisme ini jadi kesempatan bahas isu lingkungan sebagai pondasi stabilitas sosial di Sulut.

Dra. Feybe tekankan deforestasi jadi ancaman terbesar bagi tutupan hutan Sulawesi Utara, dengan hilangnya ribuan hektare akibat penebangan liar. "Ini picu erosi tanah parah dan banjir bandang di daerah seperti Bolaang Mongondow, rusak ribuan rumah warga setiap musim hujan," ujarnya, kutip data DLH yang tunjukkan deforestasi capai 10.000 hektare per tahun.

Penambangan ilegal tambah kerusakan, cemari sungai dengan bahan kimia beracun seperti merkuri. Kadis jelaskan aktivitas ini sebabkan polusi air tanah, ancam kesehatan masyarakat. "Di wilayah timur Sulut, kasus ini tingkatkan penyakit ginjal dan keracunan kronis pada anak-anak, plus mati massal ikan yang ganggu ekonomi nelayan," tambah Feybe, soroti dampak langsung pada komunitas lokal.

Dampak ekologis meluas ke hilangnya keanekaragaman hayati. Deforestasi rusak habitat spesies endemik seperti anoa, buat ekosistem pegunungan Sulut rapuh. "Sedimentasi dari erosi tingkatkan di laut, ancam terumbu karang Bunaken dan kurangi potensi wisata hingga Rp300 miliar per tahun," tegas Rondonuwu, ingatkan Sulut sebagai destinasi maritim butuh hutan pelindung.

Kadis DLH hubungkan deforestasi dengan perubahan iklim. "Hilangnya pohon tingkatkan suhu lokal dan pola hujan tak menentu, seperti kekeringan di Minahasa yang rusak panen padi," katanya. Penambangan ilegal perburuk emisi gas rumah kaca, buat Sulut lebih rentan bencana alam dengan biaya pemulihan triliunan rupiah.

Dalam Binkomsos Kodam XIII/Merdeka, Feybe yakin degradasi lingkungan jadi lahan subur radikalisme. "Daerah rusak hutan sering lahirkan kemiskinan dan konflik lahan, yang dieksploitasi kelompok separatisme," ujarnya. Ia sarankan patroli bersama TNI untuk cegah ilegalitas, perkuat ketahanan wilayah dari ancaman sosial.

Strategi DLH fokus rehabilitasi dan penegakan hukum. "Kami rencanakan tanam pohon 8.000 hektare tahun ini, plus razia tambang liar dengan sanksi pidana," sebut Dra. Feybe. Kolaborasi dengan militer harap tekan deforestasi hingga 30 persen, lindungi sumber daya alam Sulut.

Dampak sosial termasuk konflik etnis akibat perebutan lahan tambang. Kadis ingatkan Sulut yang harmonis butuh lingkungan sehat untuk jaga toleransi. "Tanpa intervensi, kerusakan ini bisa picu separatisme dari rasa ketidakadilan," tambahnya, ajak masyarakat sadar.

Forum tutup dengan kesepakatan peserta dukung program DLH. Feybe Rondonuwu optimis, sinergi Kodam dan pemerintah wujudkan Sulawesi Utara hijau, aman dari radikalisme lingkungan. (JS)