Gubernur YSK Apresiasi Kunjungan DPD RI, Harap APBN 2026 Akomodir Kepentingan Daerah



Sulut, AktualNusantara- Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Yulius Selvanus Komaling (YSK), menerima kunjungan kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, pada Senin, 25 Agustus 2025. Pertemuan ini merupakan bagian dari agenda Komite IV DPD RI untuk menginventarisasi materi guna menyusun pertimbangan terhadap Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2026.

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komite IV DPD RI, H. Ahmad Nawardi. Dalam sambutannya, Nawardi menegaskan bahwa kunjungan ke berbagai provinsi ini adalah tindaklanjut langsung dari nota keuangan Presiden yang telah disampaikan dalam sidang tahunan. Ia menyatakan bahwa langkah ini penting untuk memastikan suara daerah terdengar dalam proses anggaran nasional.

“Untuk menindaklanjuti itu, kami turun ke daerah. Komite 4 ini turun ke beberapa provinsi di Indonesia, di antaranya ke Sulawesi Utara, dalam rangka menyerap dan melihat aspirasi dari pemerintah daerah Sulut. Karena pembahasan RUU ini akan diputus tanggal 23 September nanti di sidang DPR RI, maka sebelum itu, kami harus memberikan pertimbangan resmi,” jelas Ahmad Nawardi kepada para hadirin.

Sementara itu, Gubernur YSK menyambut hangat dan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kunjungan kerja tersebut. Ia melihat kedatangan Komite IV DPD RI sebagai sebuah kesempatan strategis untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan kepentingan pembangunan Sulawesi Utara kepada pemerintah pusat.

Gubernur YSK berharap agar DPD RI dapat berperan sebagai jembatan yang efektif antara aspirasi daerah dengan pemerintah pusat. Ia menekankan bahwa komunikasi yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran negara dapat menjawab tantangan dan memacu percepatan pembangunan di tingkat daerah, khususnya di Sulawesi Utara.

“Kami berterima kasih kepada Komite IV DPD RI. Banyak hal yang telah kami sampaikan terkait RAPBN 2026. Apapun keputusan pusat, kami tetap loyal, tetapi juga akan mengantisipasi langkah-langkah strategis apabila itu harus dilaksanakan,” ujar YSK dalam responsnya. Pernyataan ini mencerminkan komitmennya untuk tetap patuh pada kebijakan nasional sekaligus bersikap proaktif dalam mengelola segala kemungkinan.

Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan pertimbangan yang komprehensif dan berpihak pada kepentingan daerah. Dengan waktu pembahasan yang semakin sempit, setiap masukan dari Sulut diharapkan dapat memperkaya perspektif dalam penyusunan APBN 2026 yang lebih adil dan merata.

Kunjungan kerja ini menandai komitmen DPD RI untuk tidak hanya menjadi lembaga perwakilan yang berada di Jakarta, tetapi juga aktif turun ke lapangan. Kedekatan dengan pemerintah daerah dianggap krusial untuk memahami konteks dan realitas kebutuhan anggaran yang sesungguhnya, sehingga pertimbangan yang diberikan benar-benar berdampak positif bagi daerah. (**)