Gubernur Sulut Terima Kunjungan Kerja Komite VI DPD-RI, Bahas Dukungan APBN 2026 untuk Daerah



Manado, AktualNusantara – Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, SE, didampingi Wakil Gubernur serta sejumlah Bupati, Walikota, dan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Sulut, menerima kunjungan kerja Komite VI Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI). Pertemuan berlangsung di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, dalam rangka inventarisasi materi penyusunan pertimbangan DPD-RI atas Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2026.

Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan DPD-RI, yang memiliki tugas memberikan pertimbangan terhadap RUU APBN. Melalui dialog tersebut, Komite VI DPD-RI berupaya memastikan bahwa anggaran negara yang disusun benar-benar selaras dengan kebutuhan dan aspirasi daerah, termasuk Sulawesi Utara.

Gubernur Yulius Selvanus dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas langkah proaktif DPD-RI yang melibatkan daerah dalam proses penyusunan kebijakan anggaran nasional. “Ini merupakan wujud nyata sinergi antara pusat dan daerah untuk memastikan APBN berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Pada pertemuan tersebut, dibahas sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam RUU APBN 2026, antara lain ketahanan pangan, energi, infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia. Isu-isu ini dinilai sangat relevan dengan kondisi dan potensi Sulawesi Utara sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam namun memerlukan dukungan pembangunan yang berkelanjutan.

Anggota Komite VI DPD-RI menekankan pentingnya keterlibatan daerah dalam proses penyusunan APBN agar kebijakan anggaran tidak hanya terpusat tetapi juga responsif terhadap dinamika dan kebutuhan regional. “Kami ingin memastikan bahwa suara daerah terdengar dan diakomodasi dalam APBN 2026,” tegas perwakilan Komite VI.

Pemprov Sulawesi Utara bersama pemerintah kabupaten/kota juga menyampaikan sejumlah rekomendasi dan usulan program prioritas yang diharapkan dapat didukung melalui APBN 2026. Rekomendasi ini mencakup pengembangan infrastruktur transportasi, peningkatan akses energi bersih, serta program penguatan ketahanan pangan berbasis lokal.

Melalui kolaborasi ini, diharapkan APBN 2026 dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di Sulawesi Utara. Sinergi antara pemerintah daerah dan DPD-RI diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan serta memperkuat kontribusi daerah terhadap pencapaian tujuan nasional.

Kunjungan kerja ini ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat komunikasi dan koordinasi antara DPD-RI dan pemerintah daerah. Harapannya, proses penyusunan APBN ke depan semakin partisipatif dan mampu merefleksikan kebutuhan riil masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. (**)