Warga Pematang Tengah Tenggelam dalam Penderitaan: Banjir, Kelaparan, dan Isolasi di Langkat



Langkat, AktualNusantara – Ribuan nyawa di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, terperangkap dalam lingkaran penderitaan yang kian hari kian mencekik. Mereka tidak hanya berjuang melawan genangan air banjir yang tak kunjung surut, tetapi juga melawan rasa lapar, haus, dan keputusasaan akibat lambatnya respons penanganan bencana. Desa Pematang Tengah menjadi episentrum kepiluan yang seakan luput dari radar pemerintah.

Banjir yang melanda sejak akhir November itu telah mengubah pemukiman warga menjadi kolam besar. Rumah-rumah tenggelam, jalan-jalan menghilang, dan kehidupan seakan terhenti. Namun, lebih dari sekadar air, yang kini menggenang adalah rasa kecewa dan keresahan warga yang merasa ditinggalkan oleh pihak yang berwenang.

Isolasi total menyelimuti wilayah ini. Aliran listrik dari PLN telah padam selama lima hari berturut-turut, sejak Rabu malam (26/11/2025). Dunia mereka gelap gulita saat malam tiba. Lebih parah lagi, jaringan komunikasi dan internet terputus sama sekali, memutus akses mereka untuk melapor, meminta tolong, atau sekadar mengetahui kabar dari dunia luar.

Dalam keheningan dan kegelapan itu, ancaman kelaparan mulai menguak. Bantuan sembako dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun Pemerintah Kabupaten Langkat hingga saat ini belum juga menyentuh tangan warga. Persediaan makanan di rumah-rumah dan tempat pengungsian pun menipis.

“Kami lengkap penderitaan. Banjir datang, posko bencana tidak ada, bantuan sembako juga tidak ada. Listrik padam dan jaringan internet juga mati,” ujar Alfarizi, seorang warga Desa Pematang Tengah, suaranya parau penuh kekecewaan. Ungkapan "lengkap penderitaan" itu menggambarkan betapa sempurnanya kesengsaraan yang mereka alami.

Ia menambahkan, banyak warga yang masih bertahan
di pengungsian dengan kondisi memprihatinkan tanpa sentuhan bantuan apa pun. “Kami sangat resah, tidak tahu harus melapor ke mana. Warga sudah mengungsi, tapi belum juga mencicipi bantuan,” katanya, menggambarkan kebingungan kolektif yang melanda.

Tekanan kebutuhan pokok memuncak menjadi aksi-aksi putus asa. Revo mengungkapkan, warga yang kehabisan persediaan terpaksa mengambil langkah nekat. “Warga terancam kelaparan. Bahkan sudah terjadi aksi pengambilan barang di toko modern (Alfamart) karena warga tidak punya pilihan,” tuturnya. Situasi ini menunjukkan betapa insting survival telah mulai menggeser tatanan normal.

Selain pangan, akses air bersih menjadi mimpi. Warga terpaksa menggunakan air banjir yang kotor untuk kebutuhan sehari-hari, membuka peluang munculnya wabah penyakit. Kondisi kesehatan, terutama anak-anak dan lansia, menjadi sangat rentan.

Yang semakin memiriskan, hingga berita ini diturunkan, belum ada kehadiran atau posko penanggulangan bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat di lokasi terdampak parah. Informasi dari pihak desa menyatakan belum ada keterangan resmi dari pemerintah terkait penanganan darurat di Desa Pematang Tengah.

Ketiadaan posko ini membuat warga tidak memiliki titik koordinasi yang jelas. Mereka seperti kapal yang terombang-ambing tanpa nahkoba di tengah lautan banjir, menunggu pertolongan yang tak kunjung jelas wujudnya.

Krisis multidimensi ini mengundang pertanyaan besar tentang kesiapsiagaan dan efektivitas sistem penanganan bencana di daerah tersebut. Apakah mekanisme tanggap darurat benar-benar berjalan, atau justru mandek di tengah jalan?

Masyarakat sipil dan relawan independen mulai berupaya menjangkau lokasi dengan segala keterbatasan. Namun, tanpa dukungan logistik dan koordinasi dari pemerintah, upaya mereka seperti menciduk air laut dengan gayung.

Penderitaan warga Pematang Tengah adalah potret pilu yang memanggil nalar kemanusiaan dan tanggung jawab negara. Setiap detik penundaan bukan hanya tentang air yang menggenang, tapi tentang hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, dan hak untuk diperhatikan. Mereka menunggu, dalam gelap dan lapar, sambil bertanya: sampai kapan? (Tim)