Pemerintah Sulut Resmikan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II untuk Perkuat Kapasitas Birokrasi



Manado, AktualNusantara – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) secara resmi membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan VIII Tahun 2025 di Aula Integritas BPSDMD Sulut pada Selasa (6/5/2025). Acara ini dihadiri Wakil Gubernur Sulut, Dr. Victor Mailangkay, yang mewakili Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling (YSK).

Pelatihan diikuti oleh 46 peserta dari berbagai kabupaten/kota di Sulut, Provinsi Gorontalo, dan Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Mengusung tema “Membangun Kapasitas Birokrasi dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi dan Memutus Transmisi Kemiskinan di Daerah”, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi pejabat struktural agar mampu mendorong perubahan organisasi dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Wagub Victor Mailangkay menekankan komitmen Pemprov Sulut dalam memperkuat kapasitas manajerial aparatur. “Pelatihan ini merupakan upaya konkret untuk menciptakan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan responsif dalam menjawab tantangan pembangunan,” ujarnya. Ia berharap peserta dapat mengoptimalkan pembelajaran guna menjadi pemimpin yang adaptif, strategis, serta berkontribusi pada transformasi birokrasi.

PKN Tingkat II Tahun 2025 akan menerapkan metode blended learning, menggabungkan pembelajaran mandiri, e-learning, dan sesi tatap muka. Menurut Mailangkay, pendekatan ini selaras dengan misi pengembangan SDM aparatur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. “Ini langkah strategis memastikan kompetensi aparatur sesuai kebutuhan pembangunan daerah,” tegasnya.

Victor Mailangkay, yang dilantik sebagai Wagub Sulut oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, sebelumnya dikenal sebagai akademisi dengan pengalaman panjang sebagai dosen. Kehadirannya dalam pembukaan PKN ini menegaskan fokus pemerintah daerah pada penguatan kapasitas kepemimpinan birokrasi sebagai fondasi pembangunan.

Pelatihan ini menjadi bagian dari agenda prioritas Pemprov Sulut untuk mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui program ini, diharapkan lahir pemimpin birokrasi yang mampu mendorong inovasi serta kebijakan berbasis data dalam mengatasi disparitas ekonomi dan kemiskinan di daerah. (**)