Minahasa Siap Percepat Pengendalian Inflasi dan Ketahanan Pangan di Sulut



MINAHASA, AktualNusantara – Pemerintah Kabupaten Minahasa menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah pusat dalam upaya pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan di Sulawesi Utara.

Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah Minahasa, Dr. Lynda Watania, M.M., M.Si., usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara daring, Senin (26/5/2025).

Sekda Lynda menyampaikan bahwa Pemkab Minahasa, di bawah kepemimpinan Bupati Robby Dondokambey dan Wakil Bupati Vanda Sarundajang, siap mendorong percepatan realisasi program strategis di bidang inflasi dan pangan.

“Pemerintah Kabupaten Minahasa berkomitmen mendukung penuh program pemerintah pusat dalam pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. Kami terus berupaya mengoptimalkan distribusi dan pemenuhan kebutuhan pangan agar masyarakat tetap terlindungi,” tegas Lynda.

Rakornas mengungkap bahwa ekonomi nasional pada triwulan I 2025 tumbuh 4,87% secara tahunan (yoy). Pertumbuhan di Sulawesi Utara bahkan lebih tinggi, yakni mencapai 5,62% yoy.

Meski demikian, sektor pangan masih menghadapi tantangan besar. Sejumlah komoditas mengalami fluktuasi harga, termasuk di Minahasa.

Data IPH (Indeks Perkembangan Harga) Sulut pada Mei 2025 menunjukkan deflasi -0,40%, terutama karena penurunan harga daging ayam ras, cabai rawit, dan bawang merah. Namun, inflasi masih terjadi di beberapa wilayah seperti Bolaang Mongondow Utara.

Harga Minyakita juga masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di beberapa daerah, termasuk Sitaro dan Boltim, yang turut menjadi sorotan dalam Rakornas.

Sulawesi Utara juga masih menghadapi kesenjangan antara kebutuhan dan produksi pangan. Produksi bawang merah misalnya, baru mencapai 2.751 ton, jauh dari kebutuhan sebesar 9.959 ton. Untuk mengejar target ini, dibutuhkan tambahan tanam sekitar 743 hektare.

Kebutuhan akan cabai rawit, telur ayam, dan daging ayam ras juga belum terpenuhi secara optimal.

Sementara itu, realisasi Dana Dekonsentrasi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk Sulut per 23 Mei 2025 baru mencapai 14,61%. Pemerintah daerah didorong untuk segera mengoptimalkan anggaran ini demi stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam arahannya mengingatkan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas ekonomi pascapandemi dan proses pemulihan nasional.

Rakornas ini menjadi momen penting bagi daerah, termasuk Minahasa, untuk semakin serius dalam menangani gejolak harga pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat.

Dalam Rakornas daring tersebut, hadir pula Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Minahasa Dr. Arody Tangkere, Kadis Kominfo Maya Kainde, Kepala BPKAD Joice Pua, Kadis PUPR Daudson Rombon, Kadis Perikanan dan Kelautan Ir. Lendy Aruperes, serta jajaran Pemkab lainnya.