Minahasa Jalani Verifikasi Lapangan KLA 2025, Bukti Komitmen Lindungi Anak



MINAHASA, AktualNusantara – Pemerintah Kabupaten Minahasa menjalani proses verifikasi lapangan secara hybrid sebagai bagian dari evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dari Ruang Sidang Kantor DPRD Minahasa pada Rabu (4/6) pagi.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang SS, yang turut didampingi oleh Sekretaris Daerah Dr. Lynda D. Watania MM, MSi selaku Ketua Gugus Tugas KLA, serta Kepala Dinas PPPA Minahasa Josefin Kaurow SP bersama jajaran pemerintah terkait.

Kepala Dinas PPPA Sulawesi Utara, Wanda L. C. Musu SE ME, menjelaskan bahwa Pemprov Sulut telah memberikan pendampingan kepada Minahasa sejak 2022 dalam rangka pemenuhan hak anak.

“Evaluasi mandiri juga telah dilakukan Pemkab Minahasa, sehingga Minahasa kemudian ditetapkan untuk mengikuti verifikasi lapangan. Pemkab Minahasa sangat berkomitmen dalam pemenuhan anak dengan melakukan semua hal yang diperlukan,” ujar Musu.

Bupati Robby Dondokambey, melalui sambutan yang dibacakan oleh Wabup Vasung, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan dalam proses verifikasi KLA.

“Anak adalah generasi penerus dan aset bangsa. Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak anak menjadi tanggung jawab kita bersama. Anak berhak atas perlindungan, pendidikan, kesehatan, partisipasi, serta lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang optimal,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa Pemkab Minahasa telah menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan KLA secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk dukungan terhadap KLA, berbagai regulasi telah diterbitkan, antara lain Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang KLA, serta sejumlah Peraturan Bupati yang mencakup rencana aksi daerah, perlindungan anak, pencegahan kekerasan, hingga pembentukan gugus tugas.

SK Bupati juga diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan KLA, termasuk pembentukan Forum Anak Daerah, penetapan desa ramah perempuan dan peduli anak, serta gugus tugas pencegahan pornografi.

Wabup Vasung menambahkan, seluruh anak di Minahasa telah terdaftar secara resmi dan menerima akta kelahiran, kartu keluarga, serta Kartu Identitas Anak (KIA). Inovasi seperti program jelajah kecamatan dan Mepatik se Tou juga mempercepat proses administrasi tersebut.

Dalam bidang informasi dan partisipasi anak, Pemkab Minahasa turut membatasi akses layanan di perpustakaan dan melibatkan Forum Anak dalam berbagai kegiatan seperti Musrenbang, sosialisasi, dan forum publik lainnya.

“Kami telah memiliki Puspaga, PAUD Holistik Integratif, dan telah melakukan kegiatan TOT orang tua dan pelatihan sex education remaja usia 12-15 tahun dan kegiatan-kegiatan lainnya,” kata Vasung.

Ia mengungkapkan, sepanjang tahun 2023 terdapat 597 kasus perkawinan anak, yang coba ditekan melalui program-program preventif tersebut.

Pemkab Minahasa juga mencatat capaian penting dalam bidang kesehatan anak, termasuk penurunan angka stunting menjadi 1,24 persen—terendah secara nasional. Cakupan imunisasi dan persalinan di fasilitas kesehatan terus meningkat, dengan 22 dari 25 Puskesmas telah menjadi layanan ramah anak.

“Kami juga menunjang dengan duta konselor sebaya, yaitu duta remaja terpilih yang menyuarakan isu kesehatan, reproduksi, stunting, dan bahaya napza di kalangan teman sebaya,” tambahnya.

Minahasa juga mengembangkan pendidikan dan pemanfaatan waktu luang anak melalui 328 sekolah ramah anak dari tingkat PAUD hingga SMP, taman bermain seperti God Bless Tondano dan Benteng Moraya, serta sanggar seni dan pelatihan bela diri, baik dari pemerintah maupun swasta.

Berbagai program ini mencerminkan bahwa perlindungan anak di Minahasa bukan hanya wacana, melainkan sebuah sistem kerja yang terstruktur.

Komitmen ke depan mencakup penguatan peran pemimpin di semua level, peningkatan kesadaran masyarakat, integrasi lintas sektor, pengembangan inovasi layanan ramah anak, serta evaluasi menyeluruh terhadap semua sektor terkait.

“Minahasa sudah pernah menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya dari Pemerintah Pusat atas komitmen dan penganggaran yang responsif gender,” imbuhnya.

Penghargaan itu menjadi bukti bahwa isu perempuan dan anak merupakan prioritas pembangunan daerah.

Wabup Vasung mengakhiri dengan menyampaikan apresiasi kepada semua pihak dan tim verifikator dari Kementerian PPPA serta Kemendagri atas sinergi yang telah terjalin.

“Minahasa hebat, Anak terlindungi, Indonesia Maju,” pungkasnya.

Adapun Tim Verifikasi terdiri dari Asisten Deputi Koordinasi Pemenuhan Hak Anak Wilayah I Kementerian PPPA, Devi Nia Paradika, serta perwakilan Kemendagri, Meilan Inggrit M.L. SSTP.