RAKORWASDA 2025 Dibuka di Kawangkoan, Robby Dondokambey: Tata Kelola Harus Akuntabel



Minahasa, AktualNusantara – Robby Dondokambey bersama Vanda Sarundajang secara resmi membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (RAKORWASDA). Kegiatan yang dihelat oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa tersebut berlangsung di Hotel Yama Resort pada Kamis (4/12/2025).

Agenda dibuka dengan doa, kemudian dilanjutkan penyampaian laporan kegiatan oleh Kepala Inspektorat, Maudy Lontaan. Setelah itu, dilakukan penandatanganan piagam audit internal oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pernyataan komitmen dalam menguatkan sistem pengawasan internal di lingkup pemerintahan daerah.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu tata kelola, penandatanganan piagam tersebut dimaknai sebagai langkah penting untuk menegaskan integritas dan kesungguhan lembaga dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan secara lebih terarah, sistematis, serta bertanggung jawab.

Dalam sambutan utamanya, Bupati Dondokambey menilai bahwa RAKORWASDA menjadi forum strategis untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Ia mengungkapkan bahwa fungsi pembinaan tidak hanya sebatas pemenuhan prosedur, tetapi juga harus menyentuh aspek penguatan karakter dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara Minahasa.

Sementara itu, pengawasan, menurut Bupati, perlu dijalankan secara konsisten berdasarkan prinsip profesionalisme dan independensi. Ia kembali menekankan peran pengawas internal sebagai garda terdepan dalam sistem pencegahan dini terhadap risiko penyimpangan tata kelola dan pelaksanaan program kerja pemerintah.

“Forum ini adalah sarana penting untuk mengevaluasi capaian, mengidentifikasi tantangan, dan menyelaraskan langkah-langkah pembinaan serta pengawasan di seluruh unit kerja,” ujar Bupati.

Ia juga mengingatkan agar seluruh pimpinan OPD memberi perhatian pada efisiensi pengelolaan anggaran, penerapan kebijakan yang tepat sasaran, serta peningkatan kualitas layanan publik yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Poin-poin ini disebutnya harus selaras dengan panduan pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD Minahasa.

“Mata dan telinga pemerintah daerah” menjadi metafora yang digunakan Bupati untuk menggambarkan peran pengawasan internal. Ia menilai, fungsi ini sangat vital untuk mengurangi risiko pelanggaran wewenang dan mencegah potensi tindak pidana korupsi.

“Saya tegaskan, Pemerintah Kabupaten Minahasa berkomitmen penuh untuk tidak memberikan ruang bagi praktik KKN,” tegasnya.

Bupati turut menyampaikan pesan kepada jajaran Inspektorat untuk tetap menjadi mitra strategis yang solutif dan berdampak dalam pembinaan birokrasi, namun tetap kokoh sebagai pengawal integritas birokrasi.

Pada sesi yang sama, Wakil Bupati Sarundajang menegaskan semakin pentingnya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam menopang jalannya pemerintahan daerah. Ia memaparkan bahwa fungsi APIP mencakup audit, reviu, evaluasi, serta pendampingan dalam pemeriksaan eksternal maupun koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum.

Ia menambahkan, APIP juga bertindak selaku konsultan tata kelola dan penjamin mutu kontrol internal pemerintah, khususnya dalam mendeteksi potensi kesalahan kebijakan dan penyimpangan institusional melalui analisis dan evaluasi berbasis risiko.

Dalam arahannya, Bupati berharap melalui pelaksanaan RAKORWASDA ini dapat tercapai beberapa sasaran strategis, yakni:

menyelaraskan pandangan dan arah kebijakan pengawasan,

meningkatkan kompetensi serta kualitas kapabilitas APIP,

memperkuat kerja sama antara Inspektorat dengan seluruh perangkat daerah,

serta mendorong kematangan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Bupati juga menyampaikan apresiasi terhadap dedikasi Inspektorat dalam menjalankan pengawasan, termasuk mendorong sinergi APIP dan APH dalam usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi di Minahasa.

Pemerintah berharap setiap peserta yang hadir dapat menyerap pemahaman hukum dan pengawasan secara lebih utuh sebagai bagian dari upaya memperkuat birokrasi daerah yang bersih, tertib, serta berintegritas.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Lynda Watania, unsur Forkopimda Minahasa, para Asisten, Staf Ahli, pimpinan OPD, hingga perangkat wilayah pemerintah kecamatan serta pemerintah kelurahan dan desa.

Selain itu, hadir pula perwakilan dari RSUD Tondano, PDAM Minahasa, para Kepala Badan dan Kepala Dinas, camat se-Kabupaten Minahasa, serta para Hukum Tua dan lurah yang tersebar di wilayah Kabupaten Minahasa.