Presiden Prabowo Tegaskan Kedaulatan Negara atas Sumber Daya Alam dalam Pertemuan Intensif di Hambalang



Jakarta,  AktualNusantara– Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan intensif dengan sejumlah pimpinan lembaga kunci di kediamannya di Hambalang, Kota Bogor, pada Minggu (23/11/2025). Pertemuan yang berlangsung dari siang hingga malam hari ini menegaskan fokus pemerintah dalam menertibkan pengelolaan sumber daya alam.

Agenda utama pertemuan tersebut adalah membahas langkah strategis dan tindak lanjut dari operasi Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Presiden mendorong agar hasil kerja satgas yang telah berjalan dapat dioptimalkan dan diperkuat dengan rencana yang lebih konkret dan terukur untuk periode mendatang.

Tidak hanya sektor kehutanan, pembahasan juga meluas ke penertiban kawasan pertambangan yang kerap menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian negara. Presiden meminta agar semua aktivitas tambang yang tidak memiliki izin atau melampaui ketentuan yang berlaku untuk segera ditindak tegas.

Lebih jauh, Presiden Prabowo menekankan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan. Ia meminta agar setiap pelanggaran serta aktivitas ilegal di sektor kehutanan dan pertambangan harus dibawa ke ranah hukum. Konsekuensi hukum yang tegas diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan memulihkan kedaulatan negara.

Salah satu tantangan besar yang diakui dalam pertemuan ini adalah penanganan sejumlah kawasan ilegal yang selama ini sulit dijangkau oleh aparat. Presiden memerintahkan jajarannya untuk merancang pendekatan dan strategi khusus, yang kemungkinan akan melibatkan operasi terpadu, untuk membersihkan kawasan-kawasan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo sekali lagi menegaskan komitmen konstitusionalnya. Ia mengutip amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pernyataan ini menjadi landasan moral dan hukum dari semua kebijakan yang dibahas.

Pertemuan strategis ini dihadiri oleh para menteri dan pimpinan lembaga penegak hukum terkait, antara lain Menteri ESDM, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pertahanan, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BPKP, dan Ketua PPATK. Kehadiran mereka menunjukkan pendekatan pemerintah yang holistik dan terkoordinasi.

Dengan diselenggarakannya pertemuan maraton ini, terlihat sinyal kuat dari Pemerintah Prabowo untuk melakukan pembersihan dan penertiban secara sistematis di sektor sumber daya alam. Langkah ini diharapkan dapat mengembalikan kendali negara atas kekayaan alam dan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. (**)