Sekda Minahasa Buka FGD Peta Jalan Pembangunan Kependudukan, Tekankan Keterlibatan Stakeholder



MINAHASA, AktualNusantara – Upaya memperkuat arah pembangunan kependudukan di Kabupaten Minahasa terus dimatangkan melalui forum diskusi lintas sektor. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, membuka sekaligus menjadi pemateri dalam Forum Group Discussion (FGD) II yang digelar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Kabupaten Minahasa, Rabu (4/2/2025), di Ruang Rapat Dinas P2KB.
Dalam arahannya, Sekda menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah merancang peta jalan pembangunan kependudukan sebagai desain induk atau green design pembangunan kependudukan daerah. Namun, sebelum ditetapkan secara resmi melalui Peraturan Bupati, dokumen tersebut masih memerlukan pembahasan bersama berbagai pihak.
“Peta jalan pembangunan kependudukan ini sudah disusun, namun sebelum ditetapkan melalui Peraturan Bupati (Perbup), maka masih perlu kita FGD-kan. Ini penting karena masih ada ruang untuk merekam berbagai masukan dari para pemangku kepentingan,” ujar Sekda.
Ia menekankan pentingnya peran aktif seluruh pemangku kepentingan untuk mengkaji isi dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) secara menyeluruh, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar relevan dengan kondisi dan kebutuhan daerah.
“Stakeholder yang terlibat kita undang untuk bersama-sama menelaah PJPK ini.
Targetnya, dokumen ini harus sudah diselesaikan sebelum tanggal 10 Februari 2026, sehingga dapat segera ditetapkan dan menjadi acuan pembangunan kependudukan di Kabupaten Minahasa,” tambahnya.
Pelaksanaan FGD I dan II ini diarahkan untuk memperkuat sinergi antarperangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun perencanaan pembangunan kependudukan yang terintegrasi, berkelanjutan, serta berbasis data.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas P2KB Kabupaten Minahasa Dra. Meitha Aguw, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meidy Rengkuan, SH, Kepala Bapelitbangda Edwin Muntu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas P3A Josefien Kaurow, serta jajaran terkait lainnya.