Korea Utara Kecam AS dan Sekutunya, Bertekad Perkuat Kekuatan Nuklir



SEOUL – Korea Utara pada Selasa (18/2/2025) mengecam Amerika Serikat dan negara-negara tetangganya di Asia atas upaya mereka untuk mencapai tujuan "absurd" dalam mendenuklirisasi Korea Utara. Pyongyang menegaskan akan terus memperluas kekuatan nuklirnya di bawah arahan pemimpin otoriternya, Kim Jong Un.

Seperti dirilis dari Japan Today pada Rabu (19/2/2025), pernyataan tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Korea Utara, sebagai tanggapan atas pertemuan tiga negara antara AS, Korea Selatan, dan Jepang di konferensi keamanan di Jerman. Dalam pertemuan tersebut, ketiga negara kembali menegaskan komitmen mereka untuk memperkuat kerja sama militer dan menegakkan rezim sanksi internasional guna menghadapi ambisi nuklir Pyongyang.

Kementerian Luar Negeri Korea Utara menuduh AS berusaha menjalankan "rencana usang dan absurd" terkait denuklirisasi Korea Utara. Pyongyang juga memperingatkan adanya "tindakan balasan yang luar biasa dan tegas" jika merasa keamanannya terancam. Dalam pernyataan tersebut, Korea Utara berkomitmen untuk "secara konsisten mematuhi garis kebijakan baru dalam memperkuat kekuatan nuklir" yang telah ditetapkan Kim Jong Un, serta "menangkal secara menyeluruh" ancaman dan pemerasan dari AS dan sekutunya.

Pernyataan ini menjadi yang terbaru dalam serangkaian tuduhan Korea Utara terhadap AS atas kebijakan permusuhan terhadap Pyongyang. Namun, hingga kini media pemerintah Korea Utara belum secara langsung menyebut nama Presiden AS, Donald Trump, yang pada masa jabatan pertamanya sempat mengadakan pertemuan bersejarah dengan Kim Jong Un.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS, Mark Rubio, mengadakan pertemuan trilateral dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan dan Jepang di Munich, Jerman, pada Sabtu (15/2/2025). Dalam pernyataan bersama setelah pertemuan, ketiga negara menegaskan kembali komitmen mereka terhadap "denuklirisasi total" Korea Utara dan mempertahankan rezim sanksi yang efektif terhadap program senjata Pyongyang. Mereka juga sepakat untuk memperkuat pertahanan dan pencegahan, termasuk memperluas latihan militer tiga pihak serta meningkatkan kemampuan militer Jepang dan Korea Selatan.

Diplomasi Masa Depan di Bawah Bayang-bayang Rusia

Meskipun Donald Trump pernah bertemu dengan Kim Jong Un sebanyak tiga kali pada 2018 dan 2019, upaya diplomasi tersebut gagal akibat perbedaan dalam pertukaran pelonggaran sanksi dengan langkah-langkah pembatasan program nuklir Korea Utara. Sejak itu, Korea Utara menangguhkan pembicaraan bermakna dengan Washington dan Seoul, sementara Kim meningkatkan uji coba senjata dan unjuk kekuatan militer sebagai respons terhadap apa yang ia gambarkan sebagai "ancaman ala gangster dari AS."

Fokus kebijakan luar negeri Kim kini beralih ke Rusia. Korea Utara dilaporkan telah memasok senjata dan pasukan kepada Presiden Rusia, Vladimir Putin, untuk mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Seoul mengkhawatirkan kemungkinan bahwa Kim akan menerima bantuan ekonomi dan teknologi canggih sebagai imbalan atas dukungan militernya kepada Moskow.

Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) melaporkan bahwa delegasi diplomatik yang dipimpin oleh Kim Ik Song, Direktur Biro Urusan Korps Diplomatik, telah berangkat ke Rusia pada Senin (17/2/2025) sebagai bagian dari aktivitas diplomatik terbaru antara kedua negara. Namun, KCNA tidak merinci topik yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut.

Meski kemenangan Trump dalam pemilu telah memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan dimulainya kembali diplomasi tingkat tinggi dengan Kim, para analis menilai bahwa kembalinya situasi seperti 2018 tidaklah mudah. Perubahan besar dalam situasi keamanan regional dan geopolitik global sejak saat itu menjadi faktor yang memperumit keadaan.

Program nuklir Korea Utara kini terkait erat dengan tantangan global yang lebih luas akibat perang Rusia di Ukraina, serta diperumit oleh lemahnya penegakan sanksi terhadap Pyongyang. Menurut beberapa pakar, upaya Kim untuk memperkuat posisi Korea Utara dalam menghadapi Washington dapat semakin menguat jika kebijakan Trump yang mendukung peningkatan tarif dan restrukturisasi perdagangan global memicu perang dagang baru dengan China, sekutu utama dan sumber utama ekonomi Korea Utara.

Sumber: Japan Today, 19 Februari 2025.