Gubernur Sulut Sampaikan Pertanggungjawaban APBD 2024 dan Tekankan Pentingnya Penanggulangan Bencana Terpadu



Manado, AktualNusantara– Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling, SE, menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara untuk menyampaikan dua dokumen krusial: Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban APBD 2024 dan Ranperda Penanggulangan Bencana Daerah. Kedua kebijakan ini dinilai penting untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah dan meningkatkan ketahanan masyarakat menghadapi risiko bencana.

Dalam laporannya, Gubernur mengungkapkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 92,17%, dengan pertumbuhan signifikan di sektor pajak daerah yang naik 4,11% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, transfer dari pemerintah pusat berhasil direalisasikan sebesar 91,52%. Di sisi belanja, pemerintah daerah mencatat realisasi sebesar 90,40%, dengan fokus pada belanja modal untuk pembangunan gedung, jalan, dan infrastruktur transportasi.

Gubernur juga menyoroti keberhasilan Pemprov Sulut meraih opini *Wajar Tanpa Pengecualian* (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2024, yang membuktikan pengelolaan keuangan daerah telah sesuai standar akuntansi pemerintahan. Untuk menindaklanjuti temuan BPK, Pemprov telah menyiapkan langkah perbaikan, termasuk mekanisme penggantian kerugian daerah, guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas.

Di samping itu, Gubernur menekankan pentingnya pengesahan Ranperda Penanggulangan Bencana Daerah mengingat kerentanan Sulut terhadap berbagai ancaman, mulai dari bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung api, hingga potensi konflik sosial. Ranperda ini dirancang sebagai pedoman komprehensif, mencakup fase prabencana (pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan), tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

“Ranperda ini tidak hanya mengatur penanganan fisik, tetapi juga pemulihan psikologis, sosial, dan budaya masyarakat terdampak. Pembiayaan penanggulangan bencana juga diintegrasikan dengan APBD agar lebih terarah dan efektif,” jelas Gubernur.

Dalam penutupnya, Gubernur mengajak seluruh anggota DPRD dan masyarakat Sulut untuk bersinergi mendorong pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa kemajuan Sulut tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi juga kolaborasi dengan APBN dan dukungan berbagai pihak.

“Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama. Mari terus bersatu, membangun harmoni dan kolaborasi untuk Sulawesi Utara yang lebih maju,” pungkasnya penuh semangat.

Rapat paripurna ini diharapkan menjadi langkah awal percepatan pembangunan sekaligus penguatan sistem penanggulangan bencana di Sulawesi Utara.(**)