Era Baru PWI: Kongres Persatuan Gugurkan Seluruh Pengurus Plt



Sulut, AktualNusantara- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) telah lama menghadapi tantangan dualisme kepemimpinan yang bermula dari dua kepengurusan berbeda: hasil Kongres Bandung September 2023 yang dipimpin Hendry Ch. Bangun dan kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Agustus 2024 yang dipimpin Zulmansyah Sekedang. Perpecahan ini bahkan menyebabkan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 diselenggarakan di dua lokasi berbeda, mencerminkan fragmentasi yang dalam di tubuh organisasi .

Kongres Persatuan PWI 2025 yang digelar pada 29-30 Agustus 2025 di Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Komdigi, Cikarang, Jawa Barat, menjadi titik balik sejarah. Kongres ini secara resmi mendeklarasikan penyatuan kembali PWI dan mengakhiri seluruh kepengurusan Plt (Pelaksana Tugas) di tingkat pusat maupun daerah. Ketua Steering Committee (SC) Zulkifli Gani Oto menegaskan, "Tidak ada lagi nama Plt PWI di Indonesia yang sah" berdasarkan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) organisasi.

Kongres ini dihadiri oleh 79 peserta penuh yang merupakan ketua definitif PWI provinsi se-Indonesia, termasuk perwakilan khusus dari Solo. Panitia menerapkan sistem ketat dalam verifikasi peserta, dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mengacu pada komposisi Kongres PWI XXV di Bandung. Total hak suara ditetapkan sebanyak 87 suara, dengan penyesuaian untuk provinsi Banten yang dikurangi dari tiga menjadi dua suara akibat dualisme kepengurusan di daerah tersebut .

Panitia membedakan secara jelas antara peserta penuh, peninjau, dan mantan pengurus Plt. Peninjau dari setiap provinsi (masing-masing lima orang) hanya diizinkan menghadiri pembukaan dan penutupan kongres, dan harus memiliki rekomendasi dari ketua definitif PWI provinsi. Mantan pengurus Plt diberikan undangan khusus sebagai bentuk penghormatan, tetapi tidak diizinkan masuk ke ruang utama kongres. Mereka disediakan ruang terpisah dengan siaran langsung melalui YouTube .

Kongres dibuka dengan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh peserta penuh dan SC. Pakta ini berkomitmen untuk memulihkan marwah, integritas, dan persatuan PWI. Prosesi ini dilakukan dalam suasana khidmat disertai doa dan penyanyian lagu Indonesia Raya serta Mars PWI, simbol komitmen bersama untuk menyelamatkan organisasi dari keterpecahan .

Pemungutan suara berlangsung alot namun tertib. Akhmad Munir, Direktur Utama LKBN ANTARA, terpilih sebagai Ketua Umum PWI Pusat periode 2025-2030 dengan perolehan 52 suara, mengalahkan Hendry Ch. Bangun yang memperoleh 35 suara. Untuk posisi Ketua Dewan Kehormatan, Atal S. Depari terpilih dengan 44 suara, mengungguli Sihoni HT yang mendapat 42 suara .

Kemenangan Munir tidak sekadar perubahan kepemimpinan, tetapi juga penolakan terhadap status quo dan representasi dari harapan akan wajah baru yang mampu memulihkan persatuan. Seperti disampaikan Ketua PWI Jawa Barat Hilman Hidayat, "Dengan track record yang tidak ada masalah di belakangnya, Munir merupakan wajah baru bagi PWI" .

Meski kongres telah berakhir, sisa-sisa dualisme masih muncul. Ketua PWI Sulawesi Utara definitif, Voucke Lontaan, menyayangkan klaim sebagian kecil orang yang masih menganggap diri sebagai Plt. Ia menegaskan, "Sudah jelas Kongres menyatakan tidak ada lagi kepengurusan Plt di Indonesia" .

Voucke juga mengingatkan syarat bagi calon pengurus masa depan: harus tercatat sebagai anggota biasa di website PWI dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang masih berlaku, lulus uji kompetensi, dan tidak tercatat sebagai pengurus partai politik. Ini merupakan upaya menjaga independensi dan profesionalisme organisasi .

PWI ke depan menghadapi tantangan besar dalam menjaga marwah jurnalisme di era disrupsi digital. Munir dan kepengurusannya dituntut untuk memperkuat perlindungan jurnalis, meningkatkan profesionalisme, dan menjaga kemerdekaan pers di tengah perubahan teknologi .

Munir segera menunjuk tiga formatur yang mewakili Sumatera (Fathurrahman), Jawa (Lutfil Hakim), dan Sulawesi (Sarjono). Mereka diberikan waktu 30 hari untuk menyusun kepengurusan lengkap yang merepresentasikan seluruh wilayah Indonesia .

Daerah-daerah seperti Kalimantan Barat menyambut baik keputusan kongres. Ketua PWI Kalbar Kundori menyatakan, "Keputusan panitia bijak dan berani, mengembalikan marwah dan normalitas organisasi" .

Kongres Persatuan 2025 telah menutup babak dualisme dan membuka era baru penyatuan. Keberhasilan Munir dan timnya dalam membangun kepengurusan yang solid dan inklusif akan menentukan apakah PWI dapat kembali menjadi rumah besar bagi wartawan Indonesia .

Sebagai organisasi wartawan tertua di Indonesia, PWI memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga independensi, integritas, dan soliditas jurnalis. Hanya dengan persatuan dan kerja nyata organisasi ini dapat menghadapi gempuran disrupsi digital dan tetap relevan .

Periode 2025-2030 akan menjadi ujian bagi Akhmad Munir dan kepengurusannya untuk membuktikan bahwa PWI bisa bangkit sebagai organisasi yang bersatu, berwibawa, dan mampu melindungi martabat jurnalis Indonesia . (**)

-