Gubernur Sulut Berkarya Tanpa Lelah, Kadis Kominfo Bantah Isu Pencitraan



Manado, AktualNusantara -Dedikasi Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Yulius Selvanus, untuk memajukan provinsi di berbagai sektor terus digelorakan tanpa henti. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (DKIPS) Sulut, Denny Mangala, menanggapi berbagai dinamika yang ada.

Mangala menekankan bahwa kerja keras Gubernur Selvanus merupakan fakta yang tak terbantahkan. “Bapak Gubernur setiap hari bekerja sampai larut malam memikirkan kemajuan Sulawesi Utara,” tegas Mangala, menggambarkan komitmen tinggi sang pemimpin.

Ia secara tegas membantah keras kritikan yang menyebut Gubernur hanya fokus pada pencitraan dan acara seremonial belaka. Menurut Mangala, kritik semacam itu sama sekali tidak beralasan, tidak berdasar, dan muncul dari ketidaktahuan akan aktivitas nyata Gubernur di balik layar.

Salah satu fokus utama Gubernur Selvanus, terang Mangala, adalah memperjuangkan kepentingan Sulut di tingkat pusat. Upaya lobi intensif dilakukan kepada berbagai kementerian untuk mendapatkan dukungan bagi program prioritas provinsi dan mengalokasikan lebih banyak program pusat di Sulut.

Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulut menjadi alasan kuat perlunya dukungan pusat. Mangala mengklaim upaya Gubernur Yulius telah membuahkan hasil nyata, ditandai dengan kunjungan sejumlah menteri ke Sulut untuk menindaklanjuti usulan program.

Respon positif dari pemerintah pusat ini, kata Mangala, mulai terlihat implementasinya. Ia menyebutkan contoh konkret seperti alokasi anggaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Pelabuhan Bitung dan tambak udang.

Tidak hanya itu, Kementerian Perumahan Rakyat turut berkontribusi dengan mengalokasikan 3000 unit rumah di Sulut. Dukungan juga datang dari Kementerian Pertahanan untuk SMA Taruna Nusantara di Langowan, serta Kementerian Pertanian yang telah menyalurkan bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) tahap pertama.

Mangala juga menyebutkan respons positif dari Menteri Bappenas terhadap usulan Gubernur terkait program strategis yang memerlukan sokongan pusat. “Masih banyak lagi yang akan mengalir ke Sulut, dan semua ini tentu demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Di sektor pariwisata, Gubernur disebutkan tengah memacu pengembangan dengan membuka aksesibilitas udara. Kerja sama untuk penerbangan domestik baru seperti Manado-Kalimantan Utara, Manado-Maluku, Manado-Papua, dan Manado-Palu sedang dijajaki, menyusul keberhasilan rute Manado-Toraja.

Untuk koneksi internasional, pembicaraan serius dilakukan dengan maskapai penerbangan guna membuka jalur direct flight dari Manado ke Hongkong, Korea Selatan, Taiwan, dan Jepang. Pembenahan objek wisata juga akan dilakukan secara sinergis antara provinsi dan kabupaten/kota dengan dukungan pusat.

Ketahanan pangan menjadi perhatian lain. Gubernur Yulius mendorong perluasan areal persawahan untuk tanaman padi, yang tercermin dalam revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) kabupaten/kota, didukung bantuan Alsintan, pupuk, bibit, dan pompa air.

Aparatur Sipil Negara (ASN) pun didorong menjadi teladan dengan menanam kebutuhan pokok sehari-hari seperti cabai, tomat, dan bawang merah di lingkungan masing-masing.

Peningkatan kualitas pendidikan, khususnya di daerah terpencil, terluar, dan terbelakang (3T), terus diupayakan. Salah satu wujudnya adalah rencana pembangunan Universitas Negeri di Bolaang Mongondow untuk menopang Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pelayanan kesehatan juga dioptimalkan, mencakup perbaikan layanan rumah sakit pemerintah, perluasan cakupan BPJS Kesehatan, dan dimulainya pelayanan kesehatan gratis di Kabupaten Talaud sebagai percontohan.

Mangala juga menyoroti upaya Gubernur mengelola dua sektor potensial yang belum optimal: pertambangan dan perikanan. Untuk pertambangan, kebijakan baru akan diterapkan dengan tidak lagi mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), melainkan mengembangkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) disertai Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Kebijakan ini diharapkan mengakomodasi penambang rakyat agar bekerja secara legal, meningkatkan kesejahteraan mereka, sekaligus memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di sektor perikanan, semua pelaku industri diwajibkan memiliki kantor di Sulut untuk memastikan prosedur perpajakan berjalan dan memberi dampak positif bagi PAD.

Mengenai tantangan infrastruktur, khususnya jalan rusak, Mangala meminta pemahaman publik. Menyelesaikan semua masalah jalan membutuhkan dana besar dan sinergi antar level pemerintahan, mengingat kewenangan yang berbeda-beda.

Ia mengakui bahwa kebijakan efisiensi nasional menyebabkan banyak alokasi anggaran infrastruktur tertunda. Meski demikian, Gubernur telah menginstruksikan perbaikan jalan yang menjadi kewenangan provinsi, meski prosesnya masih dalam tahap pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan.

Infrastruktur pendukung pendidikan dan kesehatan juga masih dalam proses tender, sehingga progres fisik belum terlihat. “Proses administrasi dan pengadaan memerlukan waktu,” jelas Mangala.

Di tengah berbagai program jangka panjang, Gubernur juga memperhatikan ketersediaan pangan sehari-hari. Mangala menyebutkan Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan setiap hari oleh tim Pemprov Sulut bersama Bulog untuk membantu warga yang kesulitan akses pangan, terutama di wilayah yang akan menggelar pengucapan syukur.

Mangala menegaskan bahwa berbagai program lain masih dalam proses sesuai mekanisme keuangan daerah, termasuk penyesuaian akibat kebijakan efisiensi anggaran. Visi dan misi Gubernur Selvanus pun belum sepenuhnya tergambar dalam APBD 2025 karena disusun tahun sebelumnya, sehingga memerlukan penyesuaian melalui APBD Perubahan.

Menutup pernyataannya, Kadis Kominfo Sulut mengajak semua pihak bersikap dewasa dan berpikir jernih. “Marilah kita memberikan waktu bagi Bapak Gubernur untuk bekerja serta memberikan dukungan untuk kebijakan-kebijakannya membangun Sulawesi Utara,” ajak Mangala.

Ia menyatakan bahwa kritik dan koreksi tetap diperlukan, namun harus dilandasi data dan fakta objektif. “Kritikan dan koreksi bagi Bapak Gubernur tidak masalah, sepanjang itu didasarkan pada data dan fakta yang objektif dan bukan asumsi ataupun karena faktor politik,” pungkas Denny Mangala tegas.(**)