Kebijakan Kerja Sama Media di Sulut Menuai Kontroversi



Sulut, AktualNusantara – Kebijakan kerja sama media dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) menjadi perdebatan hangat.

Sejumlah media mengeluhkan bahwa mereka tidak mendapatkan alokasi anggaran kerja sama, sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Sulut, Steven Liow, dianggap memberikan pernyataan yang mengecewakan: “Kenapa tidak daftar dari 5 tahun lalu?”

 Menurut Liow, pemangkasan anggaran menjadi alasan utama terbatasnya kerja sama dengan media.

“Saya sudah berusaha meyakinkan dewan, tapi tetap tidak bisa menambah anggaran,” ujarnya.

Anggaran yang sebelumnya mencapai Rp 20 miliar pada era Gubernur Olly Dondokambey kini berkurang drastis menjadi Rp 6 miliar, sehingga media yang baru ingin menjalin kerja sama berisiko tidak terakomodasi.

 Namun, alasan ini dinilai tidak adil oleh banyak insan pers, khususnya media yang mendukung Gubernur Yulius Selvanus Komaling (YSK).

Mereka menilai ada ketidakadilan dalam kebijakan tersebut. “Media bukan soal umur, tapi tentang menyuarakan kebenaran. Ini jelas monopoli!” tegas salah satu pengelola media.

 Ironisnya, di tengah polemik ini, Pemprov Sulut baru saja menerima penghargaan Pena Mas atas indeks keterbukaan informasi.

Namun, pada saat yang sama, sejumlah media yang ingin bekerja sama justru merasa diperlakukan secara tidak adil.

 Tuntutan Evaluasi Kebijakan dan Kinerja Kadis Kominfo

 Aliansi Media Sulut mendesak Gubernur Yulius Selvanus Komaling dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay untuk mengevaluasi kebijakan ini.

“Kami minta jangan ada kebijakan diskriminatif. Kinerja Kadis Kominfo juga harus ditinjau ulang,” ujar perwakilan aliansi tersebut.

Mereka menekankan bahwa semua media yang berbadan hukum seharusnya memiliki kesempatan yang sama, tanpa memandang sudah berapa lama mereka terdaftar dalam kerja sama pemerintah.

 Kini, pertanyaan pun mencuat: apakah kepemimpinan baru di Sulut akan membuka akses yang lebih adil bagi semua media, atau tetap mempertahankan kebijakan yang dianggap diskriminatif?

“Kami berharap Gubernur dan Wagub berpihak pada keadilan, bukan mengulangi praktik monopoli,” harap seorang jurnalis.

 Sementara Steven Liow menyatakan telah berusaha mengakomodasi semua pihak, kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak media yang belum mendapat kejelasan.

Nasib mereka kini bergantung pada keputusan politik yang akan menentukan masa depan keberagaman informasi di Sulut. (JS)