Banggar DPRD Sulut Bahas KUA PPAS APBD 2026 Bersama Pengurus Bank SulutGo



Manado, Aktualnusantara – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Utara lanjutkan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2026 dengan memanggil pengurus Bank Sulut Gorontalo (BSG) pada Senin (17/11/2025). Rapat ini fokus kebijakan anggaran provinsi tahun depan, pastikan sinergi perbankan daerah dukung pembangunan Sulut.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Sulut dr. Fransiscus Silangen, didampingi Wakil Ketua Royke Anter dan Stella Runtuwene. Anggota Banggar hadir lengkap, termasuk Royke Roring, Berty Kapojos, Jeane Laluyan, Vonny Paat, Remly Kandoli, Louis Schraam, Julitje Maringka, Inggried Sondakh, Dea Lumenta, Amir Liputo, serta Henry Walukow.

Dari BSG, hadir Komisaris Utama Ramoy Luntungan, Direktur Utama Revino Pepah, dan Direktur Kepatuhan Machmud Turuis. Pembahasan tekankan progress dan proyeksi bisnis BSG sebagai bank pembangunan daerah yang krusial dukung APBD Sulut.

"Dalam rapat ini kita ingin dengar seperti apa kemajuan dan rencana bisnis BSG ke depan," ujar Silangen. Ia tekankan peran BSG dalam fasilitasi kredit UMKM dan infrastruktur, sesuaikan dengan prioritas anggaran provinsi 2026.

Diskusi sentuh isu efisiensi anggaran, di mana BSG diminta proyeksi kontribusi bagi perekonomian Sulut. Pepah sampaikan BSG targetkan pertumbuhan kredit 15 persen tahun depan, fokus sektor pertanian dan pariwisata.

Silangen apresiasi transparansi BSG, harap input ini jadi dasar penyusunan KUA PPAS yang realistis. "Sinergi DPRD dan bank daerah penting wujudkan APBD efektif," tambahnya, soroti tantangan inflasi dan pemulihan pasca-pandemi.

Rapat tutup dengan kesepakatan lanjutkan koordinasi. Banggar DPRD Sulut yakin masukan BSG perkuat anggaran 2026, dorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Sulawesi Utara.

Dengan pembahasan ini, APBD Sulut 2026 diharap lebih adaptif. Rapat jadi langkah awal pastikan kebijakan anggaran selaras dengan dinamika bisnis daerah. (**)