Pemkab Minahasa dan LPMP Sulut Tandatangani Komitmen PPDB yang Transparan dan Akuntabel



Minahasa, AktualNusantara - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa bersama Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menandatangani komitmen untuk mendukung penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang objektif, transparan, dan akuntabel untuk tahun ajaran 2024-2025. Penandatanganan ini berlangsung di Ruang Sidang Kantor Bupati pada Rabu (12/6/2024).

Penjabat Bupati Minahasa, Dr. Jemmy Stani Kumendong, MSi, yang diwakili oleh Inspektur Moudy Lontaan, SSos, serta Kepala LPMP Sulut, Febry Dien, ST, M Inf Tech, turut hadir bersama beberapa pejabat lainnya termasuk Kepala Dinas Pendidikan Tommy Wuwungan, SPd MM, Kadis Kominfo Maya Kainde, SH MAP, Kadis Dukcapil Meidy Rengkuan, SH MAP, dan para kepala sekolah.

Inspektur Moudy Lontaan menekankan pentingnya komitmen ini mengingat pendidikan adalah pilar utama pembangunan bangsa, khususnya di Minahasa. "Tentunya pemerintah kabupaten Minahasa terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tercinta ini. Dan penandatanganan komitmen PPDB, adalah salah satu bukti nyata dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Minahasa," katanya. Ia berharap agar proses PPDB di Minahasa dapat berlangsung objektif, transparan, dan akuntabel sehingga semua anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan berkualitas.

Sementara itu, Kepala LPMP Sulut, Febry Dien, menjelaskan bahwa sesuai dengan Permendikbudristek No. 1 Tahun 2021 dan surat edaran KPK No. 7 Tahun 2024, setiap pemerintah daerah harus menandatangani komitmen terkait PPDB. "Jadi, dengan ditandatangani komitmen ini, kita sepakat penyelenggaraan PPDB harus objektif, transparan dan akuntabel. Dengan demikian, hal-hal yang mungkin selama ini menjadi catatan-catatan oleh dinas pendidikan bisa kita minimalisir," katanya.

Dien juga menambahkan bahwa komitmen ini akan memperkuat posisi kepala sekolah dalam menolak intervensi pihak-pihak yang ingin menitipkan anak ke sekolah-sekolah favorit. "Dengan adanya komitmen ini, kepala-kepala sekolah tidak lagi terbeban. Apa lagi di beberapa kabupaten kota di Sulawesi Utara, penandatanganan komitmen ini dihadiri Ombudsman, kepolisian dan kejaksaan, serta pihak terkait lainnya," beber Kepala LPMP Sulut, Febry Dien.