Kakinda Sulut Apresiasi Inspektorat Minsel Tuntas Laporan Dugaan Korupsi Dana Desa Keroit



MINSEL, AktualNusantara – Kepala Komite Investigasi Negara Daerah (Kakinda) Sulawesi Utara, Wily Wongkar, memberikan apresiasi tinggi kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) atas komitmennya dalam menuntaskan laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan keuangan desa.

Apresiasi ini diberikan menyusul diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait indikasi dugaan korupsi Dana Desa di Desa Keroit, Kecamatan Motoling Barat, Kabupaten Minahasa Selatan. Laporan yang dilayangkan oleh KIN melalui Kejaksaan Negeri (Kejari) Minsel pada tahun 2025 lalu tersebut kini telah menghasilkan temuan resmi.

“Kami sangat mengapresiasi kinerja Inspektorat Minsel yang telah bekerja secara profesional dalam menangani aduan kami hingga terbitnya LHP untuk Desa Keroit. Ini adalah wujud nyata transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan keuangan negara di tingkat desa,” ujar Wily Wongkar dalam rilis yang diterima media, Rabu (13/5/2026).

Menurut Kakinda, penerbitan LHP ini menjadi jawaban atas keraguan publik yang selama ini menanti kepastian penelusuran laporan penyelewengan Dana Desa di wilayah tersebut. Ia menegaskan bahwa dokumen tersebut sangat krusial karena berfungsi sebagai dasar hukum bagi Aparat Penegak Hukum (APH) maupun pimpinan daerah untuk mengambil langkah tindak lanjut.

“LHP adalah kuncinya. Dengan adanya laporan ini, dugaan penyimpangan menjadi terang benderang. Kami berharap Inspektorat dapat mengawal setiap laporan kami ke depan tanpa pandang bulu,” tambahnya.

Wily menjelaskan, tindak lanjut dari LHP tersebut bisa berupa tuntutan ganti rugi (TGR) ataupun proses hukum pidana jika ditemukan unsur korupsi. Sebelumnya, pengelolaan anggaran Dana Desa di Desa Keroit memang menjadi sorotan warga terkait indikasi ketidaksesuaian pada sejumlah proyek fisik dan pemberdayaan masyarakat.

Di kesempatan yang sama, Kakinda juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati Minahasa Selatan, Franky Wongkar, SH. Dukungan penuh dari kepala daerah dinilai sangat membantu KIN dalam menjalankan fungsi pengawasan penggunaan uang negara.

“Kami sangat mengapresiasi Bupati Minsel yang pada pekan lalu, dalam pertemuan dengan kami, menyatakan mendukung keberadaan KIN di Minahasa Selatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ke depannya,” pungkas Wily Wongkar.

(Vikni**)