Wakil Bupati Minahasa Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Evaluasi Program 3 Juta Rumah



MINAHASA, AktualNusantara – Pemerintah Kabupaten Minahasa menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang turut dirangkaikan dengan pembahasan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, Selasa (27/1/2026).

Rakor tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Pol. (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D., dan dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting. Dari Minahasa, kegiatan diikuti langsung oleh Wakil Bupati Vanda Sarundajang, SS, dari Ruang Command Center Kantor Bupati Minahasa.

Dalam keterangannya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa Rakor Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjadi wadah penting untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam menjaga kestabilan harga dan mempercepat realisasi program perumahan nasional.

“Melalui rakor ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah strategis dan terukur dalam menjaga stabilitas harga, serta berperan aktif mendukung program nasional penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Minahasa berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan pemerintah pusat, baik dalam pengendalian inflasi maupun dalam menyukseskan program perumahan nasional yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Rakor ini juga menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mengendalikan laju inflasi melalui koordinasi lintas sektor, sekaligus memastikan kesiapan dukungan terhadap program pembangunan perumahan bagi masyarakat.

Wakil Bupati Minahasa didampingi sejumlah pimpinan perangkat daerah yang tergabung dalam TPID Kabupaten Minahasa, antara lain Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Koperasi, Kepala Dinas Pangan, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kominfo, Pelaksana Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bagian Perekonomian, serta perwakilan OPD terkait lainnya.