Yulius Selvanus Pimpin Penyesuaian APBD, Fokus pada Efisiensi dan Optimalisasi



Manado, AktualNusantara- Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, secara resmi memaparkan skema perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Utara untuk Tahun Anggaran 2025. Paparan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut yang digelar pada Rabu siang, menandai babak baru dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien dan terarah.

Dalam sambutannya yang berwibawa, Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa APBD bukanlah sebuah dokumen yang kaku dan statis. Ia menyatakan bahwa anggaran merupakan instrumen fiskal yang dinamis dan harus mampu menyesuaikan diri dengan setiap perkembangan, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Pernyataan ini menjadi landasan filosofis dari seluruh penyesuaian angka yang diusulkan.

Perubahan postur APBD ini merupakan sebuah langkah strategis untuk menjaga keselarasan antara kebijakan fiskal daerah dengan kondisi riil dan tantangan yang dihadapi saat ini. Gubernur Yulius Selvanus menjelaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk responsibilitas pemerintah terhadap dinamika ekonomi dan keuangan yang terus bergerak.

Salah satu pendorong utama perubahan ini adalah instruksi dari pemerintah pusat mengenai efisiensi belanja negara. Gubernur Yulius Selvanus menyatakan komitmennya yang kuat untuk melaksanakan amanat tersebut dengan melakukan penajaman dan pemangkasan terhadap sejumlah pos belanja, tanpa mengorbankan program-program prioritas yang telah ditetapkan.

Faktor lainnya adalah tindak lanjut yang??? (bertanggung jawab) atas temuan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Gubernur Yulius Selvanus menekankan pentingnya pembelajaran dari hasil audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2024, khususnya yang menyangkut pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), untuk perbaikan yang berkesinambungan.

Meskipun terjadi penyesuaian angka, Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa visi pembangunan Sulawesi Utara tidak goyah. Tema besar “Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan melalui Pariwisata dan Ketahanan Pangan” tetap menjadi kompas dari seluruh perencanaan pembangunan dan alokasi anggaran.

Kedelapan prioritas pembangunan daerah tetap dipegang teguh, mulai dari peningkatan tata kelola pemerintahan, penguatan sumber daya manusia, pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, hingga penanggulangan kemiskinan dan stunting. Alokasi belanja dirancang dengan mempertimbangkan skala prioritas yang ketat untuk memastikan dampak yang maksimal bagi masyarakat.

Proses penyusunan perubahan APBD ini sendiri telah melalui tahapan pembahasan yang matang dan melibatkan sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD Sulut. Gubernur Yulius Selvanus mengapresiasi kerja sama semua pihak yang telah menghasilkan Nota Kesepakatan sebagai dasar hukum untuk perubahan tersebut.

Untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi, seluruh proses dilakukan dengan dukungan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang terintegrasi berbasis daring. Gubernur Yulius Selvanus menyebut bahwa teknologi ini menjadi tulang punggung untuk menciptakan tata kelola anggaran yang modern dan dapat dipertanggungjawabkan.

Gubernur Yulius Selvanus menyampaikan keyakinannya yang penuh bahwa melalui pembahasan yang mendalam dan konstruktif, rancangan perubahan APBD ini akan menjadi produk hukum daerah yang aspiratif, realistis, dan berdaya guna. Ia berharap keputusan final dapat segera diambil untuk kelancaran pembangunan.

Di akhir paparannya, Gubernur Yulius Selvanus menunjukkan sisi budayanya dengan menutup menggunakan sebuah pantun. “Melihat Senja di Area Kawasan, Sungguh indah dan sangat berkesan. Rancangan Perubahan telah dijelaskan, Kiranya segera diambil keputusan,” ujarnya yang disambut apresiasi dari para anggota dewan.

Secara keseluruhan, kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus dalam proses perubahan APBD ini mencerminkan prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan komitmen pada optimalisasi anggaran. Setiap rupiah diarahkan untuk program-program yang benar-benar dibutuhkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara. (**)