Bupati Minahasa Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Evaluasi Program 3 Juta Rumah bersama Sekda Lynda Watania



Tondano, AktualNusantara — Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, S.Si, MAP, didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program Nasional 3 Juta Rumah. Kegiatan ini digelar secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Command Center, Kantor Bupati Minahasa.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si, menyoroti pentingnya sinergi antar sektor dalam menjaga stabilitas harga dan mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di bidang perumahan.

Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri menekankan bahwa pengendalian inflasi dan ketersediaan rumah layak huni merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah diminta untuk terus aktif dalam mendukung kedua program strategis tersebut secara simultan.

Menanggapi hal ini, Bupati Robby Dondokambey menyatakan komitmennya dalam memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi di wilayah Kabupaten Minahasa. Ia menyebutkan bahwa Pemkab telah melakukan berbagai upaya konkret, termasuk melalui sektor pangan, transportasi, dan distribusi barang.

“Kami terus memantau dan menanggulangi lonjakan harga bahan pokok, khususnya beras, dengan melibatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah operasi pasar murah di beberapa wilayah,” ujar Bupati RD.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan stabilitas harga serta ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjaga.

Turut hadir mendampingi dalam kegiatan ini, Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Minahasa, serta para pimpinan perangkat daerah antara lain Kepala BPKAD, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pangan, Kepala Dinas Pertanian, Kabag Ekonomi, Kabag Prokopim, dan Kabag Hukum.