Sulut Serahkan 10 Hektare Lahan Strategis: Langkah Nyata Dukung Sekolah Rakyat Presiden Prabowo



Manado, AktualNusantara – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengambil peran pionir dalam implementasi program pengentasan kemiskinan Presiden Prabowo Subianto dengan menyerahkan lahan seluas 10 hektare di Desa Tampusu, Kabupaten Minahasa, untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Langkah progresif Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus ini menjadi bukti keselarasan kebijakan daerah dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem .

Penyerahan lahan milik Pemprov Sulut ini secara resmi diformalkan melalui penandatanganan Berita Acara Serah Terima dengan Kementerian Sosial RI di Jakarta pekan lalu. Luasan yang disediakan melebihi standar minimal 7 hektare, mencerminkan komitmen ekstra untuk pengembangan fasilitas pelatihan, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan sosial terintegrasi . Lahan di Tampusu akan menjadi lokasi Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA), sementara Sentra Tumou Tou di Manado disiapkan untuk Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP).

Program Sekolah Rakyat – gagasan sentral Presiden Prabowo – dirancang sebagai pusat pendidikan transformasional berbasis asrama bagi anak keluarga miskin dan miskin ekstrem. Konsep ini tidak sekadar menyediakan akses pendidikan formal, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan hidup, dan kepercayaan diri siswa melalui pendekatan holistik . Di Sulut, program ini menyasar anak-anak dari keluarga terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil terendah.

Kolaborasi lintas kementerian menjadi tulang punggung keberhasilan inisiatif ini. Kementerian PUPR bertugas merenovasi gedung, Kementerian Sosial mengelola program pendampingan, sementara Kementerian Pendidikan menyiapkan kurikulum hybrid yang memadukan pembelajaran akademik dengan penguatan karakter . "Ini adalah tim kesebelasan yang dimiliki Pak Presiden," tegas Sekjen Kemensos Robben Rico tentang model kolaborasi ini .

Kehadiran Sekolah Rakyat di Sulut merupakan bagian dari strategi nasional membangun 200 unit sekolah serupa pada 2025, dengan 100 lokasi tahap pertama tersebar di 48 kabupaten/kota termasuk Minahasa dan Manado . Provinsi ini dipilih karena tingginya angka putus sekolah jenjang menengah dan potensi dampak multiplier di wilayah kantong kemiskinan.

Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa langkah ini selaras dengan visi "membangun dari pinggiran". Dalam rapat koordinasi APBD 2025 pekan lalu, ia menekankan bahwa efisiensi anggaran harus tetap memprioritaskan program strategis seperti pendidikan dan pengentasan kemiskinan . "Pembangunan harus menyentuh akar rumput," ujarnya.

Kedepan, kompleks pendidikan di Tampusu dan Paal IV diharapkan menjadi epicentrum perubahan sosial. Selain menyekolahkan ratusan siswa per tahun, kawasan ini akan menjadi hub pelatihan bagi orang tua dan warga sekitar – sebuah model intervensi kemiskinan multidimensi yang direkomendasikan Inpres 8/2025 .

Dengan penyerahan lahan ini, Sulut tidak hanya memenuhi mandat pusat, tetapi menjadi pelopor sinergi pusat-daerah. Langkah konkret ini mengirim pesan kuat: pengentasan kemiskinan membutuhkan aksi kolektif, dan Sulut siap memimpin perubahan itu dari garis terdepan.(**)