Jaring Pengaman Sosial Ditebar: Gubernur Sulut Pastikan Beras Bantuan 2.773 Ton Sampai ke Masyarakat Rentan



Manado, AktualNusantara – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) kembali menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat. Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, secara resmi meluncurkan kembali penyaluran beras bantuan pangan bagi masyarakat penerima bantuan pangan (PBP). Program kolaborasi dengan Perum Bulog Kantor Wilayah SulutGo ini merupakan bagian dari penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk alokasi Juni-Juli 2025.

Program strategis ini menyasar total 138.676 kepala keluarga penerima bantuan yang tersebar di seluruh penjuru kabupaten dan kota di Sulawesi Utara. Volume beras yang didistribusikan mencapai 2.773.520 kilogram atau setara dengan 2.773 ton, memastikan pasokan pangan pokok bagi kelompok rentan selama dua bulan.

Dr. Denny Mangala, MSi, Juru Bicara Pemprov Sulut sekaligus Pelaksana Harian Kepala Dinas Kominfosandi Sulut, menegaskan program ini bukan sekadar bantuan, melainkan instrumen strategis nasional. Tujuannya ganda: meredam potensi krisis pangan dan memperkuat jaringan pengaman sosial di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“Bantuan beras ini merupakan wujud konkret Pemprov Sulut menjamin keterjangkauan pangan pokok bagi masyarakat yang paling membutuhkan,” tegas Denny Mangala, menyampaikan pesan Gubernur. Harapan Gubernur, bantuan sebesar 2.773 ton beras ini mampu meringankan beban rumah tangga yang sedang mengalami tekanan ekonomi.

Distribusi bantuan dirancang dengan memperhatikan keadilan dan pemerataan. Kabupaten Minahasa Selatan menjadi wilayah dengan jumlah penerima terbanyak, mencapai 17.626 PBP. Disusul oleh Kabupaten Bolaang Mongondow dengan 15.784 PBP dan Kabupaten Minahasa dengan 15.131 PBP. Ibu kota provinsi, Kota Manado, mencatatkan 14.759 penerima.

Yang patut dicatat, wilayah kepulauan yang kerap menghadapi tantangan logistik juga menjadi prioritas. Kabupaten Kepulauan Sangihe, Talaud, dan Sitaro masuk dalam daftar penyaluran, mencerminkan komitmen terhadap keadilan spasial. “Ini menunjukkan prinsip inklusivitas tetap menjadi roh kebijakan pangan kita,” lanjut Denny Mangala.

Kehadiran bantuan pemerintah ini diharapkan tak hanya menyokong kebutuhan langsung penerima, tetapi juga memberikan efek positif pada pasar lokal. Program CPP dinilai mampu menjadi penopang stabilisasi harga beras, menahan laju inflasi pangan yang masih mengancam pasca-kenaikan harga pupuk dan gangguan iklim.

Denny Mangala menekankan kunci keberhasilan program terletak pada kolaborasi solid. Sinergi antara Pemprov, pemerintah kabupaten/kota, dan Perum Bulog mutlak diperlukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan tepat waktu sampai ke tangan yang berhak.

“Gubernur menekankan tiga hal krusial: akurasi data penerima, ketepatan waktu distribusi, dan pengawasan yang transparan,” ujar Mangala. Validasi data, menurutnya, dilakukan secara berkala dan berkelanjutan bersama Dinas Sosial dan instansi terkait lainnya untuk meminimalisir penyimpangan.

Penyaluran beras CPP periode Juni-Juli 2025 ini merupakan kelanjutan dari program serupa yang telah dijalankan pada triwulan sebelumnya. Gubernur berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat penerima demi menjaga ketahanan pangan keluarga.

Gubernur Yulius Selvanus juga mengajak partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat. “Kami mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi proses penyaluran ini. Kritik dan masukan yang membangun sangat kami perlukan agar program ini berjalan bersih, akuntabel, dan benar-benar tepat sasaran,” pesan Gubernur yang disampaikan Denny Mangala.

Secara keseluruhan, penyaluran bantuan pangan CPP ini menjadi bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Pemprov Sulut melalui program ini berusaha menyentuh kebutuhan paling dasar warga: pangan yang cukup, merata, dan layak bagi semua, terutama di saat-saat yang menantang.

Melalui kerja sama yang terjalin erat dengan Perum Bulog, Pemprov Sulut bertekad menjaga kesinambungan pasokan dan distribusi. Langkah ini diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan seketika, tetapi juga membangun fondasi ketahanan pangan yang lebih tangguh untuk masa depan Sulawesi Utara.(**)