KIPRA Desak Copot Plt Kadis Pangan Sulut, Dinas Klaim Program Stabilisasi Harga



Manado, AktualNusantara - Ketua Satgas Anti Mafia DPP Relawan Kita Prabowo (KIPRA), Semmy Watty, SH, mendesak Gubernur Sulawesi Utara mencopot Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Franky A. Tintingon terkait dugaan politisasi bansos Pilgub 2024. Namun Dinas Ketahanan Pangan membantah dengan menyatakan program tersebut murni untuk stabilisasi harga.

Semmy Watty dalam keterangan persnya mengungkapkan adanya indikasi penyalahgunaan distribusi beras merek 'Bunaken Indah' untuk kepentingan kampanye politik pasangan calon tertentu. "Ada 1,5 ton beras dikirim ke rumah Sekprov Steve Kepel dan 8,5 ton ke kantor partai politik," tegas Semmy.

Menurut KIPRA, hal ini melanggar prinsip netralitas ASN dan penyalahgunaan bansos. Mereka telah mengumpulkan bukti dan siap menyerahkannya ke penegak hukum. "Kami mendesak proses hukum terhadap oknum yang terlibat," tambah Semmy.

Di sisi lain, Dinas Ketahanan Pangan Sulut melalui klarifikasi resmi kepada AktualNusantara.id menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan bernama Gerakan Pangan Murah (GPM), bukan bansos. Program ini menggunakan Dana Insentif Fiskal APBD 2024 untuk menjual bahan pokok bersubsidi guna pengendalian inflasi.

"GPM dilaksanakan 5-23 Desember 2024 di 28 lokasi, setelah Pilkada 27 November," jelas pihak dinas. Program ini menjual beras dengan subsidi Rp4.500/kg, minyak goreng Rp6.000/kg, dan komoditas lainnya di bawah harga pasar.

Pihak dinas menegaskan GPM telah melalui proses pendampingan Kejaksaan, Satgas Pangan Polda, dan Inspektorat Daerah sejak 26 November 2024. "Pelaksanaan dilakukan dengan pengawasan ketat," tambah mereka.(**)