14 Pemda Sulawesi Utara Serahkan LKPD Unaudited 2024 ke BPK, Gubernur Yulius: Wujud Transparansi dan Akuntabilitas.



Sulut, AktualNusantara - Sebanyak 14 pemerintah daerah (Pemda) di Sulawesi Utara (Sulut) telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Penyerahan tersebut dilakukan dalam acara resmi di Aula Klabat Kantor BPK Sulut, Kamis (27/3/2025).  

Gubernur Sulut, Mayjen (Purn) Yulius Selvanus SE, didampingi Wakil Gubernur Dr. J Victor Mailangkay SH MH, secara simbolis menyerahkan LKPD Unaudited Sulut kepada Kepala BPK Perwakilan Sulut, Bombit Agus Mulyo SE MM Ak CA. Turut hadir perwakilan dari 13 kabupaten/kota lainnya di Sulut.  

"Penyerahan LKPD Unaudited ini merupakan bentuk komitmen kami dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Ini juga wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah," tegas Gubernur Yulius.  

Proses Pemeriksaan Segera Dimulai

Bombit Agus Mulyo menyatakan bahwa BPK telah memverifikasi kelengkapan dokumen LKPD dari seluruh Pemda. "Selanjutnya, kami akan melakukan pemeriksaan mendalam untuk memastikan laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah," ujarnya.  

Pemeriksaan BPK diharapkan selesai dalam waktu dua bulan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hasil pemeriksaan akan disampaikan kepada DPRD dan Pemda sebagai bahan evaluasi kebijakan keuangan daerah.  

Data Makro dan Dukungan Program Nasional

BPK juga meminta Pemda melengkapi Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) dengan data ekonomi makro, seperti tingkat pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan angka kemiskinan. Selain itu, BPK mendorong sinergi dalam program nasional, seperti Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).  

"Kami harap seluruh Pemda mendukung proses pemeriksaan ini agar hasilnya akurat dan bermanfaat bagi masyarakat," tambah Bombit.  

Tolak Gratifikasi, Utamakan Integritas

BPK Sulut menegaskan komitmennya untuk bekerja secara independen dan transparan. "Kami menolak segala bentuk gratifikasi dan memastikan pemeriksaan berjalan objektif," tegas Bombit.  

Dengan penyerahan LKPD ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah di Sulut semakin transparan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.